Kupasindonesia.com , |Bandar Lampung|,– Di awal kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela yang baru saja dilantik dihadapkan dengan tantangan besar terkait terpuruknya kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang defisit hingga mencapai Rp 1,4 triliun.

Dari informasi yang dihimpun wartawan, khususnya yang bersumber dari APBD pada tahun anggaran 2025 ini sejumlah Dinas tidak melaksanakan pembiayaan pembangunan fisik baik perbaikan (rehabilitas) maupun pembangunan baru serta peningkatan.

“Anggaran yang ada akan diprioritaskan untuk menyelesaikan tunda bayar proyek di satu dinas saja ada yang jumlahnya mencapai Rp 500 milyar lebih” ujar sumber salah seorang pejabat di lingkungan Pemprov Lampung.

Bangkrutnya APBD Lampung yang disebabkan ketidakpatutan dan kurang cermatnya kinerja dalam mengelola pendapatan dan pengelolaan keuangan menjadi tema Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu dalam paripurna di gedung DPRD Lampung.

“Gubernur Lampung, Mirza harus berani mengambil sikap tegas mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut” tegas Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Daerah (PUSKAD), Ariansyah, SE kepada wartawan, Jumat (21/02/2025).

Menurutnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung sebagai instansi yang paling bertanggungjawab atas “nyungsepnya” APBD.

“Akibatnya pembangunan hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah pusat yang kita semua tahu sedang ada efesiensi pula” tandasnya.

Sampai berita ini di naikan belum ada Tanggapan dari Dr. Marindo Kurniawan selaku Kepala BPKAD Provinsi Lampung ketika di hubungi melalui WhatsApp. (Yuda Red)

Follow me!